Suasana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mendapat sorotan dari Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam. Ia menilai rangkaian dinamika yang terjadi selama forum berlangsung sudah terlalu melelahkan dan berisiko meninggalkan persoalan baru bagi organisasi.
Menurut Gus Salam, muktamar semestinya menjadi ruang bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan dan menentukan arah organisasi melalui musyawarah. Namun, ketegangan yang muncul dalam proses kepesertaan hingga persidangan disebut telah membuat sebagian muktamirin mengalami tekanan fisik dan mental.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Salam dalam konferensi pers di Denanyar, Jombang, Sabtu (29/8/2026). Ia meminta seluruh pihak melihat kondisi peserta secara serius agar perbedaan pilihan dalam muktamar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang setelah forum berakhir.
Dinamika Muktamar Disorot
Gus Salam menyebut kondisi yang terjadi bukan sekadar persepsi dari kelompok tertentu. Ia melihat ada kelelahan yang dirasakan oleh peserta dari PWNU, PCNU hingga PCINU yang datang dari berbagai daerah dan luar negeri.
“Tanpa disadari, dinamika Muktamar ke-35 NU telah mencapai titik jenuh yang membahayakan bagi jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Fenomena ini bukan asumsi atau perluasan post truth, tapi fakta yang harus disadari,” kata Gus Salam.
Sorotan juga diarahkan pada proses kepesertaan, persidangan dan mekanisme pengambilan keputusan. Gus Salam menilai persoalan tersebut telah menguras emosi sekaligus energi kebersamaan di antara peserta.
Ia bahkan menyinggung adanya tekanan yang disebut dilakukan melalui struktur organisasi, kepanitiaan maupun pejabat negara. Menurutnya, penggunaan kewenangan dalam proses muktamar tidak boleh sampai mengurangi hak peserta dalam menentukan sikap.
“Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, Kepanitiaan dan atau Pejabat Negara terjadi massif di Muktamar. Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tapi merusak substansi dan hakikatnya,” ujarnya.
Gus Salam juga mengkritik praktik karantina serta politik uang yang menurutnya terjadi secara berlebihan. Ia menilai situasi tersebut dapat meninggalkan beban psikologis bagi peserta dan memengaruhi hubungan antarwarga NU setelah muktamar selesai.
Peserta Diminta Bebas Menentukan Sikap
Bagi Gus Salam, perbedaan pilihan dalam forum sebesar Muktamar NU merupakan hal yang wajar. Persoalannya muncul ketika peserta tidak lagi merasa leluasa menggunakan hak organisasi karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
Ia meminta peserta diberi ruang untuk menentukan sikap berdasarkan pertimbangan sendiri, termasuk menggunakan nalar kritis dan nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
Seruan tersebut disampaikan di tengah proses pemilihan kepemimpinan PBNU periode 2026-2031. Persaingan untuk posisi Ketua Umum menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian besar dalam Muktamar ke-35 NU.
Gus Salam sendiri merupakan salah satu tokoh yang menyatakan maju dalam bursa Ketua Umum PBNU. Pencalonan tersebut dibawa dengan gagasan rekonsiliasi internal organisasi.
Ia mengatakan dirinya mendapat amanah dari sejumlah masyayikh sepuh NU dan pesantren untuk ikut dalam kontestasi tersebut. Gagasan yang dibawa tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan, tetapi juga keinginan memperbaiki hubungan antarunsur dalam tubuh NU.
Gagasan Rekonsiliasi Total
Konsep yang ditawarkan Gus Salam diberi nama “Rekonsiliasi Total”. Ia ingin persoalan yang muncul di internal NU diselesaikan dengan mempertemukan berbagai kelompok dan mengembalikan hubungan organisasi pada semangat khidmah.
Salah satu gagasannya adalah memberikan porsi lebih besar bagi kader NU dari luar Pulau Jawa dalam struktur PBNU. Gus Salam menyampaikan rencana mengangkat Sekretaris Jenderal PBNU dari luar Jawa apabila mendapat kepercayaan memimpin organisasi.
Ia juga membuka ruang bagi kader diaspora NU untuk masuk dalam struktur kepemimpinan. Posisi Wakil Ketua Umum maupun bidang yang menangani hubungan luar negeri disebut dapat menjadi ruang bagi kader NU yang selama ini aktif di luar Indonesia.
Menurut Gus Salam, pemerataan tersebut penting agar struktur kepemimpinan PBNU dapat mencerminkan keberadaan NU yang tersebar di berbagai wilayah.
Persoalan politik praktis juga menjadi perhatian dalam gagasannya. Gus Salam menegaskan NU harus tetap menjaga garis perjuangan organisasi dan tidak menjadikan jam’iyyah sebagai kendaraan kepentingan politik tertentu.
Rangkaian Muktamar ke-35 NU kini memasuki bagian penting dalam penentuan kepemimpinan organisasi untuk lima tahun mendatang. Perbedaan pandangan yang muncul selama forum menjadi pekerjaan tersendiri bagi kepengurusan baru, terutama dalam menjaga agar kompetisi tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan di tubuh NU.